Semua harus Belajar dari Bali

Tidak hanya untuk urusan pariwisata. Kini, sepertinya daerah lain di Indonesia ini, harus melirik Bali. Untuk mencontoh apa yang dilakukan pemerintah daerah Pulau Dewata ini. Kali ini, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Kesadaran terhadap persoalan sampah di jajaran pemerintah daerah yang mengandalkan pariwisata ini boleh diacungi jempol. Tidak hanya pemerintah daerah, warga masyarakat pun sadar bahwa sampah dapat memperburuk citra Bali yang keindahannya sangat dikenal wisatawan. Semakin banyak kelompok masyarakat yang siap dan sudah menjadi “agen“ Bali Bersih. Termasuk para peserta workshop kemarin.

BACA JUGA : Generasi Muda Milik Peran Strategis dalam Kelola Sampah

Ya, menjadi narasumber workshop online Cerdik Mengelola Sampah Berbasis Kearifan Lokal Bali selama tiga hari (8-10 September 2020), saya banyak belajar dari para narasumber lain maupun peserta. Bagi saya, selain menghadirkan memori 7,5 tahun silam, workshop ini menghadirkan banyak informasi dan pengetahuan baru dalam pengelolaan sampah.

Memori ketika rombongan PKK Provinsi Bali berkunjung ke Bank Sampah Griya Sapu Lidi, 28 Februari 2013.

Memori 7,5 tahun silam berupa kehadiran rombongan PKK Provinsi Bali pimpinan Ibu Made Mangku Pasthika ke Bank Sampah Griya Sapu Lidi. Waktu itu, 28 Februari 2013. Dua tahun setelah Griya Sapu Lidi meraih Best of The Best DIY Green and Clean. Rombongan berseragam kain endek warna biru, dengan sangat antusias melakukan studi tiru.

Mereka serius bertanya proses pembentukan Bank Sampah. Menyimak. Mencatat banyak hal mengenai pengelolaan sampah dari sumbernya. Mekanisme pemilahan, pencatatan, dan sebagainya. Rombongan Bali ini menjadi salah satu yang mengesankan bagi Bank Sampah Griya Sapu Lidi.

Sekian tahun kemudian, apa yang dilakukan Pemerintah Bali, yang sekarang berada di tangan Gubernur I Wayan Koster sungguh menggembirakan. Bali menjadi salah satu provinsi yang telah melarang penggunaan plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Yakni Pergub No 97/2018. Aturan ini telah menekan secara signifikan timbulan sampah plastik sekali pakai.

BACA JUGA : Mau? Aksi Lingkunganmu Jadi Materi Edukasi KLHK?

Pergub ini lantas diperkuat dengan lahirnya peraturan baru. Yakni Pergub No 47 Tahun 2019. Pergub ini berisi tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Sepertinya inilah peraturan yang bisa ditiru oleh pemerintah daerah lain. Tidak hanya terbatas Pergub, pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali pun menindaklanjuti dengan menerbitkan Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Kepala Bidang PSLB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Dwi Arbani, STP, MSi.

Pedoman teknis ini berupa buku. Setebal 85 halaman. Berisi langkah-langkah teknis disertai gambar infografis yang sangat jelas. “Pedoman Teknis ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam memfasilitasi Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, sehingga bisa mewujudkan alam Bali yang hijau, indah dan bersih sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujar Kepala Bidang PSLB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Dwi Arbani, STP, MSi.

Arbani mewakil Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali Drs I Made Teja. Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ini, lanjut Arbani, disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan acuan bagi Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayahnya.

“Paradigma pengelolaan sampah “kumpul-angkut-buang” perlahan harus kita ubah menjadi “pilah-kumpul-jual”, sehingga tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang, melainkan sampah sebagai bahan/sumber daur ulang sehingga bisa menjadi berkah bagi kita semua,“

“Paradigma pengelolaan sampah “kumpul-angkut-buang” perlahan harus kita ubah menjadi “pilah-kumpul-jual”, sehingga tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang, melainkan sampah sebagai bahan/sumber daur ulang sehingga bisa menjadi berkah bagi kita semua,“ tambahnya.

Pedoman teknis ini berkonsep pada pola pengelolaan sampah berbasis sumber berisi peningkatan peran serta masyarakat, dan pemilihan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan.

BACA JUGA : Lika-liku Banjarmasin Larang Plastik Sekali Pakai

Sama dengan daerah lain, timbulan sampah di Provinsi Bali juga terus meningkat. Timbulan sampah di Bali tahun 2018 mencapai 4.281 ton atau 1,5 juta ton tiap tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang tertangani dengan baik sebanyak 2.061 ton/hari (48%), dari sampah yang tertangani ini hanya 4% (164 ton/hari) yang didaur ulang dan 1.897 ton/hari (44%) dibuang ke TPA. Sampah yang belum tertangani sejumlah 2.220 ton/hari (52%) yakni dengan cara dibakar dan dibuang ke lingkungan.

Permasalahan sampah bukan saja karena volumenya yang terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk. Terbatasnya lahan juga tidak mampu mengakomodasi timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Kondisi TPA di Kabupaten/Kota sebagian besar bermasalah, seperti melebihi kapasitas (overload), mengalami kebakaran, pencemaran air tanah, udara, bau dan sebagainya.

Selama ini pola lama penanganan sampah masih dengan paradigma kumpul-angkut-buang ke TPA, yang menyebabkan TPA menjadi penuh. Paradigma ini harus diubah dengan mulai memilah dan mengolah sampah di sumber. Memilah sampah menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Itulah yang menjadi garis besar dalam buku pedoman teknis ini.

Pemda mengakui, saat ini masyarakat di Provinsi Bali masih belum maksimal melakukan pemilahan. Padahal, seyogyanya siapa yang menghasilkan sampah harus bertanggungjawab melakukan pemilahan sampah dan mengolah sampahnya, sehingga nantinya seminimal mungkin sampah yang berupa residu akan dikelola ke TPA.

BACA JUGA : 12 Langkah Mudah Membuat Wayang Kristal

Melalui panduan teknis dan pendampingan di lapangan inilah, pihak DKLH Bali memilik empat target keberhasilan. Pertama, Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan memiliki TPS 3R dan bank sampah. Kedua, seluruh sampah terkelola di Desa Adat dan Desa/Kelurahan, sehingga hanya residu yang dikelola TPA. Ketiga, seluruh Desa Adat memiliki Pararem (aturan) tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Dan keempat, Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah terlaksana secara rutin di Desa Adat dan Desa/Kelurahan

Yang menarik bagi gerakan pengelolaan sampah dari sumbernya, dalam pedoman teknis ini dijelaskan secara gamblang apa yang mesti dilakukan setiap orang Bali. Juga apa yang mesti dilakukan oleh Desa Adat dan Desa/Kelurahan. Bagaimana pula mereka membuat Perarem (aturan adat) dan kerjasama antara Desa Adat dengan Desa/kelurahan.

Harus melakukan pemilahan. Jika tidak dipilah, petugas sampah tidak mau mengangkut sampah tersebut,“

“Setiap orang dalam rumah tangga sebagai penghasil sampah berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkan secara mandiri atau bekerjasama dengan Desa Adat dan Desa/Kelurahan. Harus melakukan pemilahan. Jika tidak dipilah, petugas sampah tidak mau mengangkut sampah tersebut,“ tegas Arbani.

Sampah yang dihasilkan oleh Desa Adat, lanjut Made Arbani, harus habis terkelola di Desa Adat. Hanya residu saja yang dibawa ke TPA, ini bertujuan untuk mengurangi beban pada TPA dan meminimalisasi biaya pengangkutan sampah.

Secara eksplisit juga disebutkan bahwa warga harus menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam, membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai, menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah dan memilah sampah. Warga juga diwajibkan menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau Fasilitas Pengolahan Sampah (FPS).

Untuk mengurangi sampah dibuang ke TPA, maka setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban memilah dan mengelola sampahnya. Pemilahan dilakukan dengan menyiapkan paling sedikit 5 (lima) tempat sampah, yaitu:

  1. Sampah yang mudah terurai oleh alam, contoh: sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan, sampah kebun, sampah dari sisa upakara dan sebagainya;
  2. Sampah yang dapat digunakan kembali, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain: botol kaca dari kemasan produk tertentu seperti botol kecap, botol sirup dan sebagainya;
  3. Sampah yang dapat didaur ulang, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain: kardus, kertas, plastik, logam, dan sebagainya;
  4. Sampah B3 dan Limbah B3, antara lain: kemasan obat serangga, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan elektronik rumah tangga dan sebagainya; dan
  5. Sampah residu, contoh: tisu bekas, popok bekas dan sebagainya.

“Setiap rumah tangga sebaiknya melakukan pengolahan sampah mudah terurai oleh alam di masing-masing rumah. Rumah tangga yang memiliki lahan yang terbatas, dapat melakukan pengolahan sampah mudah terurai dengan sistem takakura, biopori, dan komposter,“ tandas Arbani.

Selain mengatur pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga, pedoman teknis ini secara detail juga mengungkap pengelolaan sampah dari sampah sejenis rumah tangga. Yakni pengelolaan sampah di pasar, di sekolah/perguruan tinggi, di hotel/vila/pondok wisata, di pelabuhan laut/pelabuhan udara, di perkantoran, di fasilitas umum lainnya, dan di tempat ibadah keagamaan. Rinci beserta infografisnya.

 

Salah satu pedoman teknis yang diatur untuk melaksanakan Pergub No 47 Tahun 2019 tentang Pemilahan Sampah dari Sumbernya.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Desa Adat, maka peran Desa Adat dapat dilakukan dengan: a) Menyusun Pararem Desa Adat dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di Wewidangan Desa adat; b) Melaksanakan ketentuan Pararem Desa Adat secara konsisten; dan c) Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pararem Desa Adat.

Bagaimana bentuk Pararem Desa Adat, dicontohkan di dalam buku panduan ini. Masing-masing desa adat tinggal meng-copy paste dengan menyesuaikan situasi kondisi setempat. Sejumlah Desa Adat mulai menerapkan Pararem ini. Di antaranya Padang Tegal, Gianyar dan beberapa tempat di Kabupaten Klungkung.

Bayangkan hal ini juga dibuat di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun provinsi lain yang mulai menghadapi TPA yang overload. Pasti semriwing 🙂 …. (erwan w)

One Ping

  1. Pingback: Tak Ada Botol Plastik Minuman untuk Tamu di Hotel Ini – Bank Sampah Jogja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *