ORI DIY Desak Gubernur Segera Respons Soal TPA Piyungan

Tak Ada Pengolahan di TPA

Hari-hari belakangan ini kita kembali mendengar kabar tentang protes Warga Piyungan dengan menutup TPST Piyungan. Peristiwa ini mengakibatkan terganggunya operasional dan mengancam DIY mengalami darurat sampah.

Tindakan warga di sekitar lokasi TPST tersebut disebabkan karena melubernya sampah di jalan utama. Selain mengganggu akses jalan, musim hujan juga memicu bocornya air lindi masuk ke permukiman warga.

Kejadian ini mendapat tanggapan dari Perwakilan Ombudsman RI (ORI) DIY. Kepala Perwakilan ORI DIY Budhi  Masthuri mengungkapkan pada bulan April 2020 Perwakilan Ombudsman RI DIY telah menyampaikan hasil kajian tentang “Pengelolaan Sampah di Kartamantul” kepada Gubernur DIY. Namun hingga kini belum memperoleh informasi terkait tindak lanjut saran tindakan korektif tersebut.

Dalam tanggapannya, Pewakilan Ombudsman RI DIY menegaskan persoalan sampah di Kartamantul yang terus berulang, membutuhkan perhatian dan penyikapan serius Pemda DIY. Oleh karena itu agar Gubernur DIY segera menindaklanjuti saran dari Perwakilan Ombudsman RI DIY terkait pengelolaan sampah di TPST Piyungan.

Dipaparkannya, hasil kajian yang dilakukan Ombudsman menyimpulkan sejumlah hal.  Pertama, kebijakan anggaran Pemerintah Daerah DIY tidak cukup mendukung, sehingga implementasinya di lapangan menjadi kurang optimal.

Kedua, Pemerintah Daerah DIY tidak secara konkret mengatur dalam regulasi dan kebijakan daerah tentang batasan waktu penutupan TPST dengan sistem pembuangan terbuka. Padahal Pasal 44 UU Nomor 18 Tahun 2008 membatasi maksimal lima tahun tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka sudah harus ditutup.

Ketiga, Peralihan pengelolaan TPST Piyungan ke Pemerintah Daerah DIY belum menjadikan pengelolaannya lebih baik. Tidak banyak upaya signifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Padahal telah banyak rekomendasi dari berbagai kalangan disampaikan untuk perbaikan.

Keempat Sebagai instrumen pengawasan, penegakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan belum berjalan secara optimal.

“Kelima, ditemukan fakta lapangan bahwa di TPST Piyungan tidak cukup terlihat adanya aktivitas penanganan dan pengelolaan sampah oleh petugas. Kegiatan yang mirip dengan penanganan dan pengelolaan sampah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar TPST Piyungan yang memanfaatkan sampah sebagai sumber pencaharian ekonomi,“ ujar Budi Masthuri.

Selain itu, dalam kajiannya, ORI DIY juga melihat partisipasi masyarakat di Kartamantul membentuk Bank Sampah sedikit banyak mengurangi laju volume sampah ke TPST Piyungan.

Apa saran ORI DIY kepada Gubernur? Ada beberapa hal. Pertama, melakukan optimalisasi manajemen serta SDM penanganan dan pengelolaan sampah, antara lain dengan membentuk tim percepatan khusus lintas sectoral, atau mengefektifkan tim yang sudah ada.

Tim ini bertugas mengantisipasi permasalahan kelebihan kapasitas sampah di TPST Piyungan melalui pembangunan infastruktur dan pengadaan teknologi pengelolaan sampah mutakhir yang ramah lingkungan dengan memperhatikan berbagai masukan yang pernah disampaikan.

“Mengevaluasi besaran tarif dan fungsi retribusi pembuangan sampah menjadi alat pengendali laju dan volume pembuangan sampah di TPS dan TPST Piyungan,“ tambah Budi.

Kedua, menambah besaran alokasi anggaran dengan besaran yang lebih memadai dalam APBD untuk optimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah pada TPS juga TPST Piyungan.

Ketiga, melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten atas pelanggaran terhadap berbagai ketentuan mengenai pengelolaan sampah, tanpa terkecuali terhadap hotel-hotel, apartemen, rumah sakit dll salah satu bentuknya dengan membuka kanal pengaduan.

Keempat, memfasilitasi dan mendorong adanya partisipasi publik, serta gerakan dan kampanye secara masif untuk penyadaran masyarakat berkenaan dengan penanganan dan pengelolaan sampah. (*)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *